Perekonomian akan terus dipulihkan sejalan dengan meningkatnya optimisme dalam penanganan Covid-19 melalui pemberian vaksin dan dampak dari kebijakan ekonomi yang ekspansif. Terobosan serta upaya Pemko Tanjungpinang untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mempercepat eksekusi program pemulihan ekonomi terus diimplementasikan mulai dari UMKM dan usaha lainnya.
KEPRINEWS – Menepis berbagai tanggapan miring terhadap kebijakan dan kinerja kepala daerah Kota Tanjungpinang, dinilai narasumbernya gagal paham dalam memberikan pandangan publik yang tidak melalui kompilasi kajian riset ekonomi, kajian secara mendalam dan komprehensif.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Umum Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKN) Mhd Hasim, kepada KepriNews.co Rabu (15/09/2021). Dijabarkannya, untuk saat ini, tidak ada pakar ekonomi dan lainnya dapat memberikan komentar atau kritikan. Pasalnya, secara keseluruhan, sejak pandemi itu melanda, tidak ada negara, daerah yang bertahan secara utuh dalam berbagai sektor, termasuk sektor-sektor yang potensial.
Kenapa perekonomian global dan nasional, termasuk Tanjungpinang jatuh ke dalam jurang resesi? Salah satunya itu akibat pembatasan mobilitas dan interaksi langsung yang merupakan bagian dari tindakan meminimalisir kasus covid-19. Konsekuensinya memberikan dampak sangat signifikan di sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor infrastruktur.
Analisis terhadap sejumlah sektor yang terdampak pandemi maupun pasca pandemi, itu mempengaruhi pasar tenaga kerja, akses infrastruktur, distribusi pendapatan. Walaupun demikian, Pemko Tanjungpinang tidak menyerah melakukan terobosan menghidupkan kembali sektor ekonomi, UMKM, mendorong aktivitas usaha rumah tangga, dan terus memformulasikan strategi upaya pemulihan ekonomi. Seperti mendorong warga untuk berbelanja hasil dari usaha UMKM.
Sejak kasus Covid-19, masyarakat telah menjalani kebiasaan baru dalam kehidupan kesehariannya, seperti membatasi mobilitas, usaha, dan lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Ini jelas berdampak pada penambahan angka kemiskinan dan penggangguran.
“Jadi bila jumlah kemiskinan itu bertambah, jumlah penggangguran bertambah, ini merupakan suatu kewajaran, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja kepala daerah. Ketika kita mengkaitkan kemiskinan, penggangguran di masa pandemi dengan kinerja kepala daerah, itu tandanya idiot, gagal paham. Seharusnya di masa ini, yang mana semua pemerintah daerah lagi berjuang, jangan dulu kita bicara masalah pengamatan, penilaian. Bukannya kita memberikan semangat, ide dan support kepada Pemda, tapi sebaliknya kita jadi pengamat yang berbicara bukan pada tempatnya, atau pada waktunya.” tutur dia.
Dijelaskan Hasim, pelaksanaan PPKM yang membatasi mobilitas penduduk, itulah salah satu barometer penurunan semua sektor yang signifikan,. Akhirnya aktivitas berbagai perusahaan yang ikut terdampak mengambil langkah PHK sebagai solusi.
Hasim mengaparesiasikan respon Pemko Tanjunpinang terdahap dampak pandemi, walalupun saat ini serba terbatas, masih dalam iklim PPKM. Dilihat dari kemampuan ekonomi Pemda, APBD juga ikut terdampak pandemi, dimana perekonomian daerah melambat. Secara umum pendapatan dan belanja pemerintah mengalami penurunan. Penurunan pendapatan daerah di masa pandemi salah satunya dilihat dari penurunan komponen Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Semoga doa dan usaha kita bersama, resesi akibat adanya wabah, keterpurukan yang diakibatkan pandemi, dapat dinormalkan kembali satu persatu seiring dengan pemulihan kasus corona. Pemulihan ini tidak segampang yang kita pikirkan, atau bisa disulap, tapi hal itu dapat dipulihkan secara bertahap,” tuturnya.
Seirama dengan itu, Kepala Bapelitbang Pemko Tanjungpinang, Surjadi menjelaskan, angka kemiskinan Kota Tanjungpinang pada tahun 2020, di angka 9,37 persen. “Secara umum ada kenaikan sedikit, yakni sekitar 0,34 poin saja. Masih di kategori kewajaran akibat wabah Covid-19,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).
Menurut Surjadi, di tahun 2018 dan tahun 2019 sebenarnya mengalami penurunan. Di tahun 2020 sedikit naik, karena dampak multidimensi dari pandemi covid-19.
“Secara nasional, covid menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan, bukan hanya di Tanjungpinang, tapi diberbagai belahan dunia, dan itu tidak bisa kita hindari,” imbuhnya.
Namun kata Surjadi, angka kemiskinan di Tanjungpinang masih jauh di bawah angka nasional. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 tingkat kemiskinan RI berada di angka 10,19 persen.
“Kalau kita bahas untuk Tanjungpinang, secara umum pada periode tahun 2013-2019 persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang cenderung menurun,” ungkapnya.
Ia mengatakan, dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah kota dengan menggandeng semua stakeholder saling bahu membahu, agar persoalan pandemi covid ini bisa ditanggulangi. “Semua kita ajak kerjasama, baik itu vaksinasi dan penanganan covid, tujuannya cuma satu, agar ekonomi masyarakat kita kembali pulih,” imbuhnya. (02)
