KEPRINEWS – Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan produksi pertanian nasional dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan yang tengah melanda sejumlah negara di dunia. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Negara usai menerima Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras.
“Di tengah ancaman krisis pangan di tingkat global, sekali lagi pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi, menjamin ketercukupan pangan di dalam negeri dan sekaligus memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan penghargaan dari IRRI kepada pemerintah Republik Indonesia yang digelar di Istana Negara Jakarta Pusat, Minggu (14/08/2022).
Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur di bidang pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi guna mendukung peningkatan hasil produksi pertanian nasional. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memanfaatkan varietas-varietas unggul padi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada beras dengan produksi beras yang surplus selama tiga tahun terakhir.
Bahkan, menurut data dari Badan Pusat Statistik, stok beras nasional pada bulan April 2022 menjadi yang tertinggi, yaitu 10,2 juta ton. “Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para pelaku pertanian Tanah Air dan berbagai pihak terkait yang telah bekerja keras dan bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan swasembada beras di Indonesia. Meski demikian, Presiden berharap para petani tidak hanya memproduksi komoditas pertanian yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga komoditas pertanian yang masuk pasar ekspor.
“Diversifikasi pangan hati-hati. Kita tidak hanya tergantung pada beras tetapi harus kita mulai untuk jenis-jenis bahan pangan yang lainnya,” tuturnya.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada IRRI yang telah memberikan pengakuan terhadap ketangguhan sektor pertanian Indonesia melalui Certificate of Acknowledgement kepada pemerintah Indonesia. Certificate of Acknowledgement tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal IRRI Jean Balle kepada Presiden Joko Widodo.
“Terima kasih saya sampaikan kepada IRRI, kepada FAO yang telah memberikan dukungan kepada Indonesia dalam berproduksi selama ini dan merencanakan perencanaan yang baik,” ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai acara berlangsung mengatakan bahwa penghargaan dari IRRI tersebut merupakan kado terbesar bagi bangsa Indonesia di hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Menurut Syahrul, IRRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang dicapai Indonesia pada tahun 2019-2021.
“Indonesia bahkan telah berhasil membangun berbagai bendungan dan irigasi yang menjadi tolok ukur hadirnya pertanian yang kuat itu,” ujar Syahrul.
Syahrul juga menyebut bahwa Presiden menilai penghargaan tersebut sebagai hasil kerja terintegrasi dari semua pihak dengan menggunakan berbagai strategi yang sistematis, terstruktur, baik untuk sarana dan prasarana, budidaya, hingga teknologi-teknologi pertanian yang digunakan.
“Karena itu hasil dari semuanya, bahkan yang mendapat pengakuan yang sangat serius, dari lembaga tidak hanya IRRI, FAO pun, adalah penggunaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani yang cukup masif,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Representasi FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal, Direktur Jenderal IRRI Jean Balie, sejumlah kepala daerah, rektor, serta perwakilan petani. (*)
