KEPRINEWS – Rapor itu menunjukan isi dari prestasi dan nilai dari seseorang. Rapor Merah menunjukan suatu kegagalan atau kinerja yang buruk. Istilah ini, dianugerahkan mahasiswa, saat melakukan demo di Kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (13/11/2019), untuk Walikota Syahrul dan Wakil Walikota Rahma (Sabar) selama menjabat.
Bahkan dari sebagian masyarakat menganugerahkan yang sama untuk kepemimpinan Sabar. Ini terlihat dari Medsos dan percakapan-percakapan warga seputar kinerja Sabar. Alasan dan bukti prestasi merah Sabar dari sejumlah kinerja yang tercatat tidak sesuai kriteria.
Salah satu anggota Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKN) Yenny K, juga menilai, istilah ini patut diperoleh untuk Sabar, contohnya, ABPD Perubahan Kota Tanjungpinang Tahun Angggaran 2019 yang telah disahkan dari Rp900 miliar lebih menjadi Rp1 triliun lebih. Alokasi belanja yang mengalami peningkatan sebesar Rp146,33 miliar. Ternyata hanya ditetapkan dalam bentuk angka tanpa didukung oleh dokumen penjabaran alokasi anggaran pada Rp1,4 miliar tersebut.
Sangat jelas ketentuan yang berlaku dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda maupun di dalam PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara gamblang dikatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyerahkan Rancangan KUA PPAS maupun Rancangan APBD beserta dokumen pendukung berupa penjabaran dari alokasi APBD itu sendiri.
“Sangat miris melihat dana Rp1,4 miliar yang tidak disertai dokumen apapun. Emang ini mau belanja cabe di pasar atau uang jajan untuk anak jadi hanya dengan modal kata-kata saja. Jadi kinerjanya memang patut mendapatkan rapor merah,” ungkapnya.
Ditambahkan lagi dari kalangan orang tua murid SD, SMP yang kecewa dengan janji manis Syahrul dan Rahma saat berkampanye. Seperti halnya dikatakab Nuri (IRT) berdomisili di Batu 9, mengatakan janji politik yang merupakan yang membuatnya tertarik untuk pilih Sabar karena program unggulan mereka adalah baju sekolah gratis. Namun fakta yang ada, hanya janji tinggal janji.
Bukannya kami bergantung dan berharap untuk mendapatkan baju gratis, tapi niat baik dan janji sebelum menjabat itu mana. Kualitas seseorang itu barometernya adalah janji yang ditepati. Janji itu dalah hutang. Kalau lah mereka menjabat baru beberapa bulan, masih bisa ditoleransi, namun ini udah tahunan, tapi tidak diprioritaskan untuk menepati janjinya.
“Kualitas memimpin tidak ada. Sekalipun suatu saat akan mendapatkan baju gratis, tapi kami sudah terlanjur beli, untuk apa juga baju itu. Bahkan kami orang tua murid sudah terlanjur kecewan,” tuturnya denganb nada kecewa.
Sama halnya yang yang dikatakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang saat demo tadi, rapor merah untuk Sabar. Ini terlihat dari keseluruhan kinerja Sabar yang jauh dari harapan.
Termasuk legalitas BUMD Kota Tanjungpinang, terkait proses dan mekanisme seleksi dan penetapan Direksi yang melanggar ketentuan Perda Kota Tanjungpinang sendiri dan tidak sesuai aturan yang sebenarnya. (Redaksi01)
