KEPRINEWS – Pelaksanaan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri pada tahun 2023, menimbulkan banyak masalah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Seperti yang dikatakan oleh Mirsa, aktivis muda Kepri, kepada media ini, Senin (12/8), contoh proyek bermasalah tahun anggaran 2023, yaitu pembangunan 4 unit sekolah baru, 2 unit SMA, 1 SMK, 1 Sekolah Luar Biasa (SLB), di Batam.
Pada pembangunan ini disebutnya adanya dugaan maladministrasi pada pembebasan lahan di Batam. Di mana status tanah belum tuntas dan belum bisa dibangun sekolah, proses lelang proyek sudah dijalankan.
Begitu juga yang dikatakan oleh salah satu pegawai Disdik Kepri (namanya dirahasiakan-red), bahwa ada indikasi monopoli, nepotisme dan kolusi yang mengerjakan sejumlah proyek Disdik.
Contohnya, CV Pulau Tegal (PT), yang diduga mendapatkan paket pengadaan langsung sebanyak 22 paket. Selain itu memenangkan 8 paket tender di tahun 2023. Salah satu proyek yang dimenangkannya, yaitu pembangunan USB SLBN 2 Batam, dengan kontrak senilai Rp1.579.431.813.
“Saat ini bisa dikatakan 50 persen pejabat dan pegawai yang bertugas di Disdik, backgroundnya bukan orang pendidikan atau yang menguasai dunia pendidikan. Jadi sebagian pegawai Disdik tidak menguasai bidang pendidikan. Akhirnya, manajemen dan pelaksanaan program di Disdik tidak optimal, banyak masalah, alhalsil, banyak temuan BPK tiap tahun,” tuturnya.
Ditambahkan oleh Ketua Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP)Mhd Hasin, yang perlu disorot juga dari dinas ini yaitu dugaan perjalan dinas fiktif.
Dugaan perjalanan dinas fiktif di Disdik tahun 2022-2023, dibuktikan dengan hasil audit BPK. Di mana pembayaran biaya penginapan tidak sesuai kondisi real. Dari sejumlah OPD, Disdik lah yang paling banyak anggaran DL yang terindikasi fiktif .
“Sangat disayangkan Disdik Kepri terus menerus menjadi langganan temuan BPK pada sejumlah pengunaan anggaran dan proyek yang tidak sesuai aturan. Sayangnya tidak ada efek jera dari tahun ke tahun yang terus bermasalah masalah, dan terus menjadi sorotan publik,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, saat dikonfirmasi wartawan Sabtu (10/8) via seluler, belum memberikan tanggapan, sampai berita ini diterbitkan. (red)
