KEPRINEWS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bermuara pada peningkatan efektivitas perekonomian daerah. Realisasi APBD memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan.
Diman, berdomisili di Batu 9 Perum Gesya, mengatakan, seharusnya APBD Tanjungpinang secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebab, APBD merupakan alat untuk memperbaiki ekonomi masyarakat.
Potret pengelolaan anggaran yang carut marut, terjadi defisit di awal tahun dengan nilai Rp97 miliar, ditambah efisiensi baru capai 10 persen dari total defisit. Ini mencerminkan kinerja Pj Wali Kota Tanjungpinang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mandul.
“Fungsi APBD mendukung ekonomi, bukan sebaliknya, merugikan dan melemahkan perputaran ekonomi. Contohnya, efek tunda bayar terhadap masyarakat pihak ketiga. Keuangan pelaku usaha tidak bisa diputar, tertahan dan tidak ada kepastian bayar. Pihak ketiga sudah keluarkan biaya besar, waktu, sesuai ketentuan. Kewajiban sudah dilakukan, tapi hak mereka diabaikan,” kesalnya.
Senada dengan itu, Melisa warga Sei Jang, mengungkapkan, tidak ada bentuk kepedulian untuk pembayaran tunda bayar 2023. Kalau punya niat bayar dan jadi prioritas, sebetulnya Pemko bisa melakukan pinjaman atau upaya lainnya, yang tingkat resikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan resiko kerugian korban gagal bayar.
“Pj Wako cocok jadi pemain sinetron berseri, bicara asal bunyi dan dramanya boleh tahan, faktanya nol besar. Kalau bicara menunggu, alasan ini itu baru dibayarkan, tak perlu sekolah, tak perlu jadi Pj Wako, semua pasti bisa. Di suruh menunggu tanpa kepastian, endingnya entah sampai kapan. Apa salahnya cari pinjaman, langsung bayarkan, urusan administrasi nanti disesuaikan, seperti di daerah-daerah lain,” terangnya
Berdasarkan fakta, sejak Hasan menjabat Pj, keuangan Pemko kehilangan arah, perencanaan APBD terindikasi berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan prioritas, unsur kepentingan lebih prioritas dari kebutuhan daerah. APBD Tanjungpinang kehilangan keseimbangan dan daya menyokong pembangunan, pertumbuhan ekonomi, menaikkan kesejahteraan. .
Pj Wako sebagai penentu kebijakan, dinilai tidak ada pergerakan, tindakan nyata, solusi dengan kondisi anggaran yang memprihatikan. Meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebatas kata-kata. APBD untuk rakyat, instrumen pemerintah sebagai pelayanan publik yang mewujudkan perubahan ekonomi. APBD yang tampil ke publik hanya segudang masalah.
“Sepertinya sudah kehabisan akal tangani defisit, berujung pada kekhawatiran dan kesedihan pegawai atas wacana pemotongan TPP. Opsi terakhir atasi defisit, yang wajar itu tunjangan Sekda, dan sejumlah kepala OPD yang terima tunjangan di atas Rp30 juta dipangkas. Jangan pula anak honorer dan pegawai yang kecil. Mau kenyang dan enak sendiri, rezeki orang lain yang kecilpun dikorbankan,” imbuhnya.
Sebelum Hasan menjabat Pj, APBD Tanjungpinang berjalan normal dan terkendali, pengelolaan anggaran sehat. Di tangan Hasan, anggaran Pemko babak belur, bermasalah, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terpangkas. Kegiatan yang kurang manfaat, titipan dan kepentingan tidak tersentuh.
Sebagai masukan, Lanny meminta Pj Wako dan TAPD lebih bijaksana dalam pengelolaan anggaran, tepat sasaran dalam menentukan prioritas. Buatlah APBD itu sehat, sampingkan yang berbau kepentingan, sebab masih banyak yang jauh lebih penting yaitu kemajuan daerah. APBD sehat, masalah lainnya akan teratasi dengan baik.
“Kalau tidak mampu mengelola anggaran dan berkepanjangan tangani defisit, mending mundur dari jabatan. Masyarakat butuh fakta perubahan bukan gaya berkuasa dan banyak bicara. Untuk saat ini, pembangunan yang bertambah itu hasil dari pemimpin sebelumnya termasuk di sektor ekonomi. Yang terihat saat ini hanya kesibukan nutupi defisit, dan deretan masalah,” ungkapnya.
Sudah berada pada Maret pertengahan, masalah anggaran belum tuntas, penyerapan APBD dipertanyakan. Ingat, perhitungan realisasi APBD itu 12 bulan, artinya terhitung dari Januari kegiatan APBD berjalan. Peranan APBD sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan APBD yang sehat dan tepat sasaran adalah kunci sukses pembangunan. (red)
