OPINI – Bayangin, dulu kalau mau ngurus sesuatu ke kantor pemerintah, rasanya kayak butuh tenaga ekstra. Datang pagi, antre panjang, dokumen kurang, disuruh balik lagi besok. Bikin capek, ya?
Nah, sekarang, perlahan semua itu mulai berubah berkat teknologi. Salah satu yang lagi digalakkan pemerintah adalah e-government.
Apa sih e-government itu? Simpelnya, ini cara pemerintah memanfaatkan teknologi buat bikin pelayanan publik jadi lebih gampang, cepat, dan nyaman.
Misalnya nih, sekarang ada sistem Parkir QRIS. Jadi, kalau parkir, kita nggak perlu ribet cari uang receh lagi. Cukup scan kode QR, langsung bayar.
Nggak cuma praktis, sistem ini juga bikin semuanya lebih transparan. Kita jadi tahu pasti uang yang kita bayar masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi orang tertentu.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Boby Wira Satria, pernah bilang kalau sistem pembayaran cashless ini mulai diterapkan akhir 2023. Katanya, ini sejalan sama perkembangan teknologi digital yang semakin maju.
Dan memang, masyarakat jadi lebih dimudahkan. Nggak ada lagi cerita bayar parkir mahal karena petugasnya suka “nembak” harga.
Tapi, e-government bukan cuma soal bayar parkir. Lebih dari itu, ini adalah langkah besar buat pelayanan publik yang lebih baik.
Dengan teknologi, pemerintah bisa kerja lebih efektif, data jadi lebih akurat, dan pastinya pelayanan makin responsif. Kita nggak perlu lagi bolak-balik kantor cuma buat cek status dokumen, karena semuanya bisa dicek online.
Walau begitu, ada hal yang perlu kita perhatikan. Di balik semua kemudahan ini, kita tetap harus hati-hati. Jangan asal kasih data pribadi ke situs yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan online yang pura-pura jadi layanan resmi pemerintah. Jadi, selalu pastikan kita pakai platform yang aman dan terpercaya.
Intinya, e-government ini kayak angin segar buat kita. Pelayanan publik nggak lagi ribet, malah jadi lebih modern dan efisien. Semoga ke depannya, teknologi ini terus dikembangkan biar masyarakat makin nyaman dan nggak merasa terbebani sama urusan administratif.
Kita juga, sebagai masyarakat, yuk belajar bijak pakai teknologi. Kalau semua berjalan seimbang, Indonesia pasti bisa jadi lebih maju.
Penulis: Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji, Semester 5, Chandra Wati
