KEPRINEWS – Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan peningkatan keterampilan sumberdaya manusia untuk melaksanakan percepatan transformasi digital di Indonesia. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan hal itu menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020 – 2024 sebagai pelaksanaan Visi Presiden Joko Widodo.
“Kita memahami bahwa SDM digital diperlukan, karena itu, kita juga di Kementerian Kominfo mengatur mengenai sumber daya frekuensi, infrastruktur TIK, legislasi, organisasi, serta kerja sama kelembagaan yang menyeluruh,” jelasnya saat memberikan pidato kunci dalam Webinar Goesmart 2023: Menuju Masyarakat Indonesia 5.0 dari ruang kerja di Media Center KTT ke-43 ASEAN, Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (07/09/2023).
Menteri Budi Arie menyatakan, Indonesia memerlukan 9 juta talenta digital untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi di tingkat nasional. Menurutnya, keberadaan talenta digital yang memadai akan menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan bisa mewarnai proses digitalisasi dan menuju transformasi digital di masa mendatang.
“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menetapkan tujuan strategis Kominfo, yang berkaitan dengan percepatan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, ekonomi digital, hingga komunikasi publik,” jelasnya.
Dalam aspek penyediaan infrastruktur, Menkominfo menyatakan Pemerintah terus melakukan penyediaan BTS 4G yang memungkinkan akses internet lebih merata. Selain itu juga Proyek Palapa Ring dan peluncuran satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1.
“Ini termasuk juga digitalisasi dari jaringan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bahkan Kominfo menjalankan pusat monitoring telekomunikasi agar memastikan layanan telekomunikasi berkualitas,” ungkapnya.
Sementara itu, berkaitan dengan program penataan spektrum frekuensi, Menteri Budi Arie menyatakan Kominfo terus kolaborasi dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler terkait farming dan refarming spektrum frekuensi radio dan juga laboratorium uji perangkat telekomunikasi.
“Penataan itu dilakukan untuk meningkatan kualitas layanan telekomunikasi melalui optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio,” jelasnya.
Setelah melakukan percepatan infrastruktur yang menjadi fondasi utama dalam akselerasi transformasi digital, Kementerian Kominfo menjalankan program Pemerintahan berbasis Digital. Program itu bertujuan mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.
“Kita bisa lihat bahwa Program Pemanfaatan TIK ini juga mencakup startup digital, Pusat Data Nasional, digitalisasi di sektor-sektor strategis dan juga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelindungan data pribadi, pelatihan talenta digital, pelatihan literasi digital dan juga mewujudkan Smart City,” jelas Menkominfo.
Dalam Program Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk mendiseminasikan informasi baik untuk masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri. Menurutnya, penyedaan informasi dan penguatan tata kelola komunikasi publik melibatkan semua elemen pentahelix agar membuat masyarakat Indonesia makin produktif.
“Diseminasi informasi mencakup dukungan sosialisasi nasional dan internasional, seperti yang kini sedang berlangsung, KTT ke 43 ASEAN di Jakarta,” ujarnya.
Dalam seminar yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengharapkan peserta memberikan masukan mengenai berbagai dinamika yang terjadi di ruang digital Indonesia.
“Mulai dari aspek teknologi, sosial, sampai budaya. Ada 3 isu yang mengemuka sesuai pembicaraan G20 India, yaitu infrastruktur digital publik, kedua tentang upskilling, dan isu ketiga bagaimana mengatur keamanan siber di sektor ekonomi digital,” ungkapnya. (*)
