KEPRINEWS – Pemerintah Provinsi Kepri melalui instruksi Gubernur Kepri Ansar Ahmad di masa pemerintahannya, optmis merubah wajah Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi. Ini tak lain sebagai upaya mengembalikan kejayaan kota ini sebagaimana di masa lampau.
Menurut Ansar, Tanjungpinang sebagai kota yang dulunya sebagai ibu kota Provinsi Riau (sebelum berpindah ke Pekanbaru) dan ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau (saat masih bergabung dengan Provinsi Riau, sudah seharusnya lebih maju dibanding dengan kabupaten kota lainnya di Kepri.
“Kota Batam dan Bintan lebih dikenal masyarakat di manca negara maupun di Indonesia,” ungkap Ansar, baru-baru ini.
Dikatakan Ansar, didasari atas sejumlah pengalaman yang dialami secara langsung ketika bertemu dengan orang dari luar Kepri, lebih kenal Batam dan Bintan yang terdapat sejumlah sektor unggulan.
“Selain itu ada privilage khusus diberikan pemerintah pusat kepada Batam dan Bintan,” sebutnya.
Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang telah dikembangkan secara khusus sejak lama oleh Pemerintah Pusat.
Sedangkan Bintan sebagai daerah wisata dan industri sehingga menjadikannya banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.
Tanjungpinang yang pernah menjadi ibu kota Provinsi Riau dan Kabupaten Kepuluan Riau, selayaknya berstatus sebagai kawasan Heritage.
Namun kawasan kota lama belakangan ini menjadi sepi, seiring perluasan konsentrasi penduduk yang bergeser ke kawasan timur Kota Tanjungpinang.
“Hal inilah mendorong Pemprov Kepri memutuskan melakukan pembenahan terhadap Kota ini, termasuklah kawasan Kota Lama ini,” terangnya.
Namun, keterbatasan anggaran menjadikan pembenahan terhadap kota Tanjungpinang dilaksanakan secara bertahap.
Revitalisasi di kawasan Kota Lama berlanjut tahun ini, difokuskan duluan di kawasan Jalan Merdeka dan Teuku Umar.
Selanjutnya baru dilakukan penataan kabel yang dianggap menganggu estetika kota.
“Di ini 2024 kabel-kabel yang ada di Jalan Teuku Umar dan Jalan Merdeka ujung hingga gedung daerah kita turunkan. Keterbatasan penataan kabel ini, mengingat biaya menurunkan kabel yang tidak murah,” sebut Ansar.
Kemudian penataan wilayah dan revitalisasi Kota Tanjungpinang terhenti sementara, mengingat anggaran difokuskan pada penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan Pileg.
“Di samping itu dana bagi hasil (DBH) yang turun karena fluktuasi harga minyak,” tuturnya.
Ansar berharap penataan kawasan Ibukota Kepri, dapat dilanjutkan di tahun berikutnya. Beberapa wilayah di Tanjungpinang diyakinkan Ansar memiliki potensi besar untuk mendatangkan wisatawan dalam skala besar.
Untuk itu ada sejumlah titik wilayah yang akan ditata kembali. Diantaranya, kawasan Pelantar II yang berpotensi sebagai pusat oleh-oleh, termasuk Jalan Bintan dan Lorong Bintan.
Ansar meyakinkan Pemprov Kepri terfokus mengemas kawasan Kota Lama secara menyeluruh, karena kawasan ini sangatlah menarik. Termasuk penataan kawasan Gurindam 12.
“Kita bersyukur di 2024 ini, di sebelah Gedung LAM kita mendapat bantuan lebih dari Rp30 miliar untuk pengembangan ekonomi kreatif digital,” sebutnya.
Untuk kawasan Gurindam 12 nantinya ada penataan areal yang akan ditempati oleh pedagang.
Kemudian penataan Pulau Penyengat yang tetap menjadi prioritas. Di 2023, Pemprov Kepri mendapat bantuan sebesar Rp20 miiliar dari Pemerintah Pusat. Dialokasikan sebagian besar jalan di Pulau Penyengat yang telah rampung dibangun. Tahun depan akan dilanjutkan sebagian jalan, kemudian jalan lingkar, dan Balai Adat.
Selanjutnya pembangunan Monumen Bahasa Nasional. Menteri Bappenas sedang berkomunikasi dengan Presiden RI untuk hadir pada ground breaking (peletakan batu pertama) Monumen Bahasa.
“Kita ini sebenarnya punya telur emas dan tinggal ditetaskan saja emasnya,” ucap Ansar. (P1)
