KEPRINEWS – Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menggelar rilis berita resmi statistik, membahas indikator ekonomi makro, meliputi inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan pariwisata, dan transportasi.
Acara berlangsung di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (2/1), dipandu langsung oleh Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, dihadiri Gubernur Kepri Ansar Ahmad, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam paparannya, Margaretha menjelaskan, bahwa inflasi di Provinsi Kepri, Desember 2024, secara bulanan tercatat sebesar 0,68%, didorong oleh kenaikan harga komoditas seperti cabai merah, santan segar, dan telur ayam ras.
Secara tahunan, inflasi Kepri mencapai 2,09%, yang masih berada dalam kisaran aman sesuai target nasional sebesar 2,5% ±1%.
“Kami mencatat bahwa kendali inflasi di Kepri cukup baik sepanjang tahun 2024, berkat sinergi antara pemerintah daerah, OPD, dan sektor swasta,” ungkapnya.
NTP Desember 2024 tercatat sebesar 104,63, naik 0,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
“Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani, khususnya di subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 2,28 persen,” terangnya.
Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada November 2024 mencapai 138.873 orang, meningkat 5,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara kumulatif, dari Januari hingga November 2024, Kepri menerima 1.471.449 kunjungan wisatawan mancanegara, didominasi oleh wisatawan dari Singapura (50,6%) dan Malaysia (20,9%).
Gubernur Ansar mengapresiasikan laporan komprehensif yang disampaikan BPS Kepri. Ia menekankan pentingnya data statistik sebagai landasan kebijakan strategis pemerintah.
“Angka-angka statistik ini bukan hanya informasi, tetapi harus menjadi alat evaluasi bagi setiap OPD untuk mendalami dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Ansar juga menyoroti keberhasilan Kepri dalam menjaga stabilitas inflasi pada angka 2,09%, yang masih dalam batas aman.
“Inflasi ini penting karena berkorelasi langsung dengan daya beli masyarakat. Meski angka pertumbuhan ekonomi tinggi, jika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat akan tergerus,” ujarnya.
Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Salah satu kebijakan yang memberikan dampak signifikan adalah program pemberian SPP dan paket seragam gratis untuk anak sekolah, yang berhasil mengurangi tekanan biaya pendidikan pada masyarakat.
Selain itu, program ketahanan pangan dan hemat pangan juga menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok, seperti cabai dan beras.
Mulai tahun 2025, Pemprov Kepri juga meluncurkan program pemberian iuran BPJS untuk petani setelah sebelumnya diberikan untuk nelayan, serta memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perlindungan sosial, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani dan nelayan, sehingga nilai tukar petani tetap stabil di atas angka 100.
Di sektor pariwisata, Gubernur Ansar menyatakan optimismenya terhadap pemulihan industri ini pasca-pandemi.
“Kita harus bekerja keras agar angka kunjungan wisatawan dapat kembali seperti di tahun 2019, yang hampir mencapai 2,86 juta kunjungan. Ini adalah target yang harus kita capai bersama,” tegasnya.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Gubernur Ansar optimistis Kepri akan terus berkembang menjadi provinsi yang berdaya saing tinggi dan sejahtera. (P1)
