KEPRINEWS – Pasar murah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Tanjungpinang, pada tanggal 2 – 3 Maret 2024 sarat muatan politik. Ini terlihat dari flyer yang ditampilkan dinas terkait mengarah ke warna salah satu partai Politik.
Rahmad Nasution pengamat kebijakan publik, kepada keprinews.co, Jumat (1/3), mengatakan, sebagaimana yang ketahui, Ppasar murah ini dilaksanakan Disdagin, didasarkan oleh harga pangan yang akhir-akhir ini ang mulai merangkak naik.
Sayangnya momentum ini dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dilihat dari flyer yang disuguhkan oleh Disdagin jelas arahnya akan kemana,” ungkapnya
Sekarang ekonomi masyarakat sedang sulit, ditambah lagi harga pangan semakin meroket tinggi. Tuan-tuan pejabat penyelenggara pemerintahan, Lanjut Rahmat, bekerjalah sama untuk meringankan beban hidup masyarakat, jangan bekerja berdasarkan pesanan atau jadi menjadi petugas partai.
“Janji Pemko Tanjungpinang yang disampaikan melalui Pj Wako Hasan untuk memberikan subsidi transportasi cabai agar harga stabil entah sampai akan akan berwujud,” kata Rahmad.
Rahmad berpendapat Hasan dan Disperindag tidak memiliki kemampuan merencanakan bagaimana mekanisme menekan fluktuasi harga komuditas tertentu agar terjangkau oleh masyarakat.
“Tuan dan puan puan pejabat pemerintahan terkait, sauadara digaji negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi saudara sebagai seorang birokrat, fokuslah bekerja tanpa embel-embel politik agar saudara dapat melayani masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rahmad penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika dibarengi dengan moralitas menjaga kewibawaan.
Dengan demikian, Rahmad mengatakan etika sebagai wujud profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Etika pemerintahan diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan dirinya sebagai aparatur pemerintah,” ujarnya.
Rahmad mengatakan bahwa ia telah menemukan sebuah keganjilan yang mengundang pertanyaan tentang dugaan pelanggaran etika dan moral yang diduga sengaja dilakukan oleh seorang Pj Wali Kota Hasan dalam sebuah iklan bertajuk ‘Pasar Murah Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah’.
Dalam papan iklan pemberitahuan dimaksud, kami menemukan sesuatu yang janggal mulai dari backgroundnya harus berwarna kuning. Lalu kenapa foto yang ditampilkan foto Pj Wako, Sekda atau Ketua DPRD misalnya, bersama Kepala Disdagin.
“Bukankah kegiatan pasar murah murni kegiatan Disdagin Tanjungpinang tanpa menyertakan Pemprov Kepri. Mengapa hal-hal seperti ini harus dipolitisasi,” kata Rahmad bertanya.
Menurut pendapatnya, kegiatan ini bukannya untuk kepentingan masyarakat Tanjungpinang secara luas, dan bukan kegiatan partai.
Rahmad menegaskan khusus untuk saudara Hasan selaku Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan seorang birokrat yang dinyatakan dan menyatakan diri sebagai aparatur pemerintah, Hasan bukan politikus. Seharusnya Hasan bisa menempatkan dan membedakan segala sesuatu pada waktu dan tempatnya.
“Jangan semua hal mau dipolitisasi. Hal seperti itu tidaklah baik dikonsumsi masyarakat Tanjungpinang yang sudah heterogen,” imbuhnya.
Seirama dengan itu, Josua sebagai aktivis mahasiswa Tanjungpinang, menambahkan sangat tidak beretika foto yang terlihat bukan pada tempatnya. Seharusnya ada Sekda, dan bukan Gubernur Kepri.
“Ini acaranya Pemko Tanjungpinang melalui Disdagin, latar belakang dan fotonya mengarah ke politik. Kan bukan acara partai. Kami berharap OPD jangan jadi petugas partai, dan Pak Hasan dikasih kepercayaan harus menempatkan posisi yang benar lah,” tuturnya.
Kepala Disdagin Tanungpinang Riany, saat dikonfirmasi keprinews.co, terkait hal ini, sampai berita ini diterbitkan, belum menjawab konfirmasi wartawan. (red)
