KEPRINEWS – Berdasarkan data yang dihimpun dari Ombudsman Perwakilan Kepri, bahwa jumlah pendaftar subsidi pertalite atau QR Code Pertamina di Kota Batam belum mencapai 50 persen.
Kepala Ombudsman Kepri, Lahat Siadari menjelaskan, dari jumlah 150 ribu kendaraan yang ada di Batam, terdata baru sekitar 40 ribu kendaraan yang mendaftar program subsidi pertalite tersebut.
“Terdata baru 40 ribu dari jumlah 150 ribu kendaraan yang berpotensi akan menerima subsidi Pertalite di Batam, dan hal ini tak jauh berbeda di kabupaten dan kota di Kepri,” kata Lahat, Baru-baru ini.
Menyikapi hal tersebut, Ombudsman kemudian meminta penjelasan langsung kepada PT Pertamina Patra Niaga Batam serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) Batam terkait program Nasional pengendalian pertalite yang akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024 mendatang tersebut.
“Jadi kemarin kita sudah panggil Pertamina dan Disperindag Batam terkait urgensi dan sasaran sistem QR Code,” ujarnya.
Ia meminta pihak pertamina dan Pemda setempat dapat terus menggesa pendaftaran subsidi Pertalite agar program tersebut nantinya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Salah satunya, dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat, serta mempermudah akses pendaftaran dengan menyediakan loket pendaftaran di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Harapan kami, supaya 150 ribu kendaraan ini benar-benar didaftar dengan baik dan benar, sehingga nantinya subsidi Pertalite ini tepat sasaran,” harapnya.
Menurutnya, program pengendalian BBM subsidi ini merupakan langkah antisipasi dari pemerintah yang bertujuan untuk memantau stok BBM di SPBU serta meminimalisir kendaraan dengan tangki yang tidak sesuai.
Hal ini, mengingat rencana pembatasan BBM subsidi Pertalite dari Pertamina yang akan dipasok ke setiap daerah-daerah.
“Penerapannya memang belum tentu Oktober 2024 ini, karena kemungkinan besar harus terdaftar dulu semuanya baru mulai diterapkan penuh,” pungkasnya. (un)
